Kamis, 25 Juli 2013
1. UMKM di Indonesia:
- Akses
Permodalan
Permodalan
merupakan salah satu kebutuhan penting yang diperlukan untuk memajukan dan
mengembangkan UMKM. Pemerintah Indoneisa melalui kebijaksanaannya telah
berupaya menyediakan berbagai skema kredit dan bantuan permodalan yang
dibutuhkan UMKM. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kredit permodalan
yang disediakan Pemerintah tersebut sulit didapatkan oleh pengusaha kecil.
Disatu pihak pengusaha kecil dengan keterbatasan modal sulit berkembang dan
masuk ke dalam jajaran bisnis formal yang lebih besar. Pedagang-pedagang kecil
sulit untuk memenuhi order dari pengusaha besar karena kesulitan dalam
permodalan. Usaha kecil sulit memenuhi administrasi dan persyaratan perbankan
seperti agunan dan jaminan lain yang dapat menghubungkannya dengan Bank. Di
pihak lain sistem perbankan dan situasi perbankan dan situasi perbankan yang
belum pulih di Indonesia kurang memberikan toleransi agar usaha kecil dapat
akses dengan modal. Hal ini ditopang juga oleh lembaga pendukung seperti
lembaga penjaminan dan lembaga pelayanan jasa kurang berkembang dan terkordinir
untuk membangun situasi kondusif agar pengusaha mampu akses dengan permodalan,
sehingga saling terkait satu dengan yang lain, hal ini salah satunya
dikarenakan tidak adanya konsultan yang mendampingi seperti halnya UMKM di
jepang. Selain itu pula kalaupun disetujui oleh lembaga keuangan dan modal
tersebut cair, biasanya tidak cair 100%,kemudian bunga bank paling kecil di
Indonesia adalah 16% per tahun.sedangkan di jepang bunga hanya 1 % saja.
b. Akses
teknologi dan informasi
Teknologi
merupakan faktor penting yang menentukan kinerja dan bekelanjutan bagi usaha
kecil. Pengembangan teknologi bertujuan untuk mengembangkan produksi menjadi
lebih produktif, efisien dan dapat meningkatkan mutu yang pada akhirnya
menghasilkan nilai tambah bagi setiap pelaku usaha. Sebagian besar UMKM di
Indonesia masih dihadapkan pada kendala dalam informasi yang terbatas dan
kemampuan akses ke sumber teknologi.
Selain
itu juga lemahnya akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui
oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk
ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek
dari hal ini adalah tidak mampunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk
menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang
berpotensial untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur
ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar
domestik.
UMKM
Indonesia belum banyak yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi
dalam mempromosikan keunggulan kualitas produk UMKM ke konsumen.. Padahal,
promosi melalui TIK, biayanya relatif terjangkau bahkan bisa gratis. Program
pengenalan manfaat TIK pada pelaku UMKM perlu didukung oleh lembaga pemerintah
seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi, PT Telkom, kementerian teknis
lain, serta pemerintah daerah. Demikian juga perguruan tinggi dan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) informatika.
Alih
teknologi baru ke UMKM juga mutlak dipercepat. Hal ini menjadi tantangan
lembaga riset, perguruan tinggi, dan pemerintah. Dalam bidang usaha tahu tempe,
misalnya, dari dahulu hingga sekarang relatif sama, yakni kurang memenuhi
standar kualitas produk pangan. Teknologi baru belum banyak menyentuh usaha
ini. Alih teknologi dari inkubator bisnis, lembaga riset, dan perguruan tinggi
ke UMKM mutlak ditingkatkan. Perusahaan besar mutlak didorong membina dan
memfasilitasi alih teknologi pada UMKM yang saling menguntungkan. Di beberapa
Negara seperti Korea, Jepang, dan Taiwan model ini telah berjalan.
c. Akses
Pasar:
Masalah
yang sampai saat ini masih perlu diperhatikan adalah kemampuan pengusaha UKM
mengakses pasar yang lebih luas. Para pelaku UMKM di tanah air masih saja
kurang memiliki informasi yang lengkap dan rinci , terkait pasar mana saja yang
bis ditembus oleh produk yang dihasilkan. Sebagian besar para pelaku UMKM belum
menafaatkan fasilitas teknologi informasi seperti internet, padahal internet
adalah salah satu cara yang paling efektif dan efisien dalam memasarkan produk
UMKM. Sehingga, dengan lemahnya akses
pasar, Produksi yang sudah cukup baguspun tetap tidak akan cukup menolong
kelangsungan hidup UKM. Karena itu diperlukan langkah-langkah mengatasi masalah
pemasaran produksi Usaha Kecil dan Menengah ini dari pihak pemerintah tentunya.
d. Produk
UMKM
Indonesia memiliki masalah terkait lemahnya Inovasi, terutama inovasi produk.
Padahal, inovasi menjadi kunci utama memenangkan persaingan. Untuk sektor
pangan misalnya, kemasan produk pangan dari Malaysia jauh lebih baik dan
didesain menarik dibanding produk kita.
Di
pasar swalayan dijumpai produk Malaysia bersertifikat mutu internasional,
sedang produk UMKM kita tampil apa adanya. Meski produk berfungsi sama, variasi
produk, daya tarik kemasan menjadi faktor pembeda yang mempengaruhi keputusan
pembelian. Ini perlu disadari UMKM Indonesia dan segera dibenahi agar bersaing
di tingkat global.
Berdasar
data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) tahun 2011, usaha
mikro 98,82%, kecil 1,09%, menengah 0,08%, dan usaha besar hanya 0,01%.
Sementara itu, sumbangan sektor tersebut ke produk domestik bruto (PDB): usaha
mikro 29,74%, kecil 10,46%, menengah 14,53%, dan usaha besar mencapai 45,27%.
Ini menunjukkan kinerja UMKM belum sesuai harapan.
Meski
sektor UMKM mencapai 99,99%, sumbangannya terhadap perekonomian nasional baru
54,73%. Kondisi ini tak lepas dari daya saing nasional. World Economic Forum
(WEF) menempatkan indeks daya saing global Indonesia di peringkat 50 pada 2012.
Dibanding anggota Asean, Singapura peringkat 2, Malaysia (25), dan Brunei
Darusalam (25). Salah satu penyebabnya adalah minim inovasi. World Intelectual
Property Organization (WIPO) mencatat indeks inovasi global Indonesia di posisi
100 dari 141 negara, sebelumnya di posisi 99 dari 125 negara. Posisi ini di
bawah Malaysia (32), Brunei (53), dan Thailand (57).
e. Kemitraan
Kerjasama
antara perusahaan di Indonesia, dalam hal ini antara UKM dan UB, dikenal dengan
istilah kemitraan (Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan).
Kemitraan tersebut harus disertai pembinaan UB terhadap UKM yang memperhatikan
prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau
lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan
prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan merupakan suatu
rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi
keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan,
memonitor, dan mengevaluasi sampai target tercapai. Pola kemitraan antara UKM
dan UB di Indonesia yang telah dibakukan, menurut UU No. 9 Tahun 1995 tentang
Usaha Kecil dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, terdiri atas 5 (lima)
pola, yaitu : (1).Inti Plasma, (2).Subkontrak, (3).Dagang Umum, (4).Keagenan,
dan (5).Waralaba.
Pola
pertama, yaitu inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara UKM dan UB
sebagai inti membina dan mengembangkan UKM yang menjadi plasmanya dalam
menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis
manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi
yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Dalam hal ini,
UB mempunyai tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) untuk
membina dan mengembangkan UKM sebagai mitra usaha untuk jangka panjang.
Pola
kedua, yaitu subkontrak merupakan hubungan kemitraan UKM dan UB, yang
didalamnya UKM memproduksi komponen yang diperlukan oleh UB sebagai bagian dari
produksinya. Subkontrak sebagai suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara
UB dan UKM, di mana UB sebagai perusahaan induk (parent firma) meminta kepada
UKM selaku subkontraktor untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan
(komponen) dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk. Selain itu, dalam
pola ini UB memberikan bantuan berupa kesempatan perolehan bahan baku,
bimbingan dan kemampuan teknis produksi, penguasaan teknologi, dan pembiayaan.
Pola
ketiga, yaitu dagang umum merupakan hubungan kemitraan UKM dan UB, yang di
dalamnya UB memasarkan hasil produksi UKM atau UKM memasok kebutuhan yang
diperlukan oleh UB sebagai mitranya. Dalam pola ini UB memasarkan produk atau
menerima pasokan dari UKM untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh UB.
Pola
keempat, yaitu keagenan merupakan hubungan kemitraan antara UKM dan UB, yang di
dalamnya UKM diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa UB sebagai
mitranya. Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, di mana pihak prinsipal
memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak
sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang
bersangkutan langsung dengan pihak ketiga.
Pola
kelima, yaitu waralaba merupakan hubungan kemitraan, yang di dalamnya pemberi
waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran
distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan
bimbingan manajemen. Dalam pola ini UB yang bertindak sebagai pemberi waralaba
menyediakan penjaminan yang diajukan oleh UKM sebagai penerima waralaba kepada
pihak ketiga.
Kemitraan
dengan UB begitu penting buat pengembangan UKM. Kunci keberhasilan UKM dalam
persaingan baik di pasar domestik maupun pasar global adalah membangun
kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Pengembangan UKM memang
dianggap sulit dilakukan tanpa melibatkan partisipasi usaha-usaha besar. Dengan
kemitraan UKM dapat melakukan ekspor melalui perusahaan besar yang sudah
menjadi eksportir, baru setelah merasa kuat dapat melakukan ekspor sendiri.
Disamping itu, kemitraan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi
kesenjangan antara UKM dan UB. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tumbuh
kembangnya UKM di Indonesia tidak terlepas dari fungsinya sebagai mitra dari UB
yang terikat dalam suatu pola kemitraan usaha.
Manfaat
yang dapat diperoleh bagi UKM dan UB yang melakukan kemitraan diantaranya
adalah (1).meningkatkatnya produktivitas, (2).efisiensi, (3).jaminan kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas, (4).menurunkan resiko kerugian, (5).memberikan
social benefit yang cukup tinggi, dan (6).meningkatkan ketahanan ekonomi secara
nasional. Kemanfaatan kemitraan dapat ditinjau dari 3 (tiga) sudut pandang.
Pertama, dari sudut pandang ekonomi, kemitraan usaha menuntut efisiensi,
produktivitas, peningkatan kualitas produk, menekan biaya produksi, mencegah
fluktuasi suplai, menekan biaya penelitian dan pengembangan, dan meningkatkan
daya saing. Kedua, dari sudut moral, kemitraan usaha menunjukkan upaya
kebersamaan dam kesetaraan. Ketiga, dari sudut pandang soial-politik, kemitraan
usaha dapat mencegah kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, dan gejolah
sosial-politik. Kemanfaatan ini dapat dicapai sepanjang kemitraan yang
dilakukan didasarkan pada prinsip saling memperkuat, memerlukan, dan
menguntungkan.
Keberhasilan
kemitraan usaha sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra
dalam menjalankan etika bisnisnya. Pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam
kemitraan harus memiliki dasar-dasar etikan bisnis yang dipahami dan dianut
bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan. Menurut Keraf (1995)
etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral
yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik
sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Dengan demikian, keberhasilan
kemitraan usaha tergantung pada adanya kesamaan nilai, norma, sikap, dan
perilaku dari para pelaku yang menjalankan kemitraan tersebut.
Disamping
itu, ada banyak prasyarat dalam melakukan kemitraan usaha antara UKM dan UB,
diantaranya adalah harus adanya komitmen yang kuat diantara pihak-pihak yang
bermitra. Kemitraan usaha memerlukan adanya kesiapan yang akan bermitra,
terutama pada pihak UKM yang umumnya tingkat manajemen usaha dan penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah, agar mampu berperan seabagai mitra
yang handal. Pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
dan pemantapan organisasi usaha mutlak harus diserasikan dan diselaraskan,
sehingga kemitraan usaha dapat dijalankan memenuhi kaidah-kaidah yang
semestinya.
Kegagalan
kemitraan pada umumnya disebabkan oleh fondasi dari kemitraan yang kurang kuat
dan hanya didasari oleh belas kasihan semata atau atas dasar paksaan pihak
lain, bukan atas kebutuhan untuk maju dan berkembang bersama dari pihak-pihak
yang bermitra. Kalau kemitraan tidak didasari oleh etika bisnis (nilai, moral,
sikap, dan perilaku) yang baik, maka dapat menyebabkan kemitraan tersebut tidak
dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berjalan
tidaknya kemitraan usaha, dalam hal ini antara UKM dan UB, tergantung pada
kesetaraan nilai-nilai, moral, sikap, dan perilaku dari para pelaku kemitraan.
Atau dengan perkataan lain, keberhasilan kemitraan usaha tergantung pada adanya
kesetaran budaya organisasi.
f. - Sumber
daya manusia
Kualitas
sumber daya manusia (SDM) UMKM mutlak ditingkatkan. Sedikit sekali UMKM
dijalankan anak muda. Golongan muda lebih mengandalkan ijazah untuk bekerja
daripada mencoba berusaha sendiri. selain itu pula, sumber daya manusia UMKM
sebagian besar memiliki pendidikan yang rendah. Dengan demikian, perbaikan
kualitas SDM pelaku UMKM, menjadi tantangan tersendiri. Berbagai latihan
ketrampilan, manajemen, dan diklat teknis lain sesuai kebutuhan penting
diadakan periodik. Dalam jangka pendek, SDM diperkuat dengan pendampingan
terintegrasi.
Paradigma
berpikir para pelaku UMKM perlu diarahkan agar siap menghadapi persaingan
global. Dalam jangka panjang perbaikan SDM dilakukan melalui pendidikan
kewirausahaan sejak dini. Pendidikan formal di berbagai jenjang diberi muatan
wirausaha. Penghargaan karya inovasi terbaik memberi daya tarik anak muda
berinovasi memulai usaha. Berbagai upaya di atas diharapkan meningkatkan daya
saing UMKM. Namun, ada masalah penting dan mendasar yang perlu segera
diselesaikan pemerintah, yakni infrastruktur yang buruk, pasokan energi yang
terbatas, proses perizinan usaha, dan kebijakan pajak yang penghambat tumbuhnya
usaha.
g. Harus
segera melakukan reformasi perizinan usaha
Izin
usaha di negeri kita masih berbelit. Pada 2012, Bank Dunia menilai kemudahan
berbisnis di Indonesia di urutan 128 dari 185 negara. Di Singapura, izin
mendirikan usaha hanya butuh waktu tiga hari, sedang di Indonesia 45 hari.
Reformasi
perizinan mutlak dilakukan untuk mendorong UMKM di Indonesia cepat berkembang.
2. UMKM di Malaysia
a.
Akses Permodalan :
Pemerintah Malaysia memberikan
fasilitas pembiayaan kredit bunga murah kepada para UKM. Skema pinjaman
beragam, ada beri bunga sesuai bunga pasar, ada juga yang lebih rendah.
"Pemerintah memberikan insentif 2% dari beban bunga yang dikenakan
bank," kata Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia Sri
Mustapa Mohamed.
Ambil contoh, jika bank mengenakan
bunga 6% untuk UKM, maka pengusaha UKM itu hanya membayar bunga 4% saja,
tagihan bunga sisanya akan diminta perbankan kepada pemerintah. Baru-baru ini,
lanjut Sri, Malaysia mengucurkan dana pembiayaan sebesar RM 500 juta untuk UKM
yang siap masuk pasar.
b. Akses
Teknologi dan informasi:
UMKM Malaysia
dalam akses terhadap teknologi dan informasi masih mengalami kendala yang sama
dengan UMKM di negara lain, yaitu teknologi tang tertinggal
c. Akses Pasar
:
UMKM Malaysia
sudah berhasil mengekspor 20 % dari total UMKM di Malaysia. Saat ini, jumlah
UKM di Malaysia adalah lebih dari 80% jumlah total perusahaan. Dari sejumlah
tersebut, 88% di antaranya masuk dalam kategori small-scale industry dan
12% kategori medium-scale
industry. Produktivitas UKM
ini cukup tinggi,
meskipun sumbangannya,
terhadap perekonomian hanya
sebesar 13,8% dari
total produksi nasional dan 17,4%
dari segi tenaga kerja.
d. Produk :
Sebagian
besar UKM masih berkonsentrasi pada sektor tradisional makanan dan minimum,
produk metal, dan kayu serta produk kayu. Akan tetapi produk UMKM Malaysia
memiliki inovasi yang bagus jika dibandingkan dengan produk Indonesia. Produk
UMKM Malaysia sudah memiliki sertifikat mutu internasional.
e. Kemitraan :
Dalam menghadapi
persaingan global yang melanda UMKM Malaysia, permerintah Malaysia tidak
bersikap diam melihat kondisi tersebut. Melalui SME Corporation, Malaysia
berupaya menjaga pengusaha UKM Malaysia bersaing di dalam negerinya, maupun
pasar ekspor. Kemitraan dilakukan antara pelaku UMKM dengan UB dengan saling
menguntungkan.
f. Sumber daya
Manusia:
Sumbaer daya
manusia masih menjadi permasalahan di malaysia dalam mengembangkan UMKM,
pemerintah Malaysia lewat melalui perwakilannya di seluruh negara bagian
memberikan penyuluhan dan edukasi kepada UKM. Pemerintah malaysia mengharapkan
UMKM di Malaysia harus bisa membuat produk yang unggul dan inovatif yang bisa
bersaing di pasar global.
2. UMKM di Jepang:
a. Akses
Permodalan
Dalam akses permodalan ke bank UMKM
Jepang selalu didampingi oleh konsultan, karena semua
usaha yang didirian di sana harus didampingi konsultan sejak awal karena usaha
ini akan berhubungan dengan pihak bank sebagai penyedia jasa keuangan.
Selanjutnya ketika semua sudah selesai dalam hal ini rencana usaha cashflownya
baru mengajukan kredit dan kalau persyaratannya sudah jelas maka pencairan bisa
dilaksanakan dengan standart dan konsultan yang ditunjuk akan terus mendampingi
UKM tersebut secara berkelajutan sampai memang layak ditinggal.
tentang penjaminan dan bunga yang ada
di Jepang, penjaminan akan dilakukan oleh pemerintah dengan bunga pinjaman 1 %
per tahun.
b. Akses
Teknologi dan Informasi
UMKM jepang memliki kemampuan
teknologi yang sangat maju, sehingga mampu mengembngkan produksi lebih
produktif, efisien dan dapat meningkatkan mutu produk, sehingga pada akhirnya
produk dapat berdaya saing dan bisa menghasilkan nilai tambah bagi para pelaku
UMKM.
c. Akses
Pasar
Produk UMKM Jepang sudah memiliki
orientasi ekspor dengan spesialisasi produknya
d. Produk
UMKM di Jepang sudah melakukan
spesialisasi produk, Misalnya hanya membuat busi saja. Sehingga Jangan heran
busi kendaraan bermotor seperti Nippon Denso sebagian diambil dari UMKM binaan
Nippon Denso sendiri. Dengan pembagian
tugas kerja dan spesialisasi tersebut, akhirnya sebuah usaha bersama menjadi
besar, saling dukung satu sama lain. Sedangkan untuk kualitas yang baik,
muncullah UMKM serupa agar persaingan dapat tercipta dan menimbulkan upaya
kerja keras bersama supaya bisa saling bersaing dan hidup lebih baik.
e. Kemitraan
Kebanyakan UMKM Jepang merupakan
bimbingan perusahaan besar Jepang. Setelah maju dapat berdikari, lalu dilepas
dan induk usaha membimbing UMKM lainnya yang masih perlu bantuan.
f. Sumber
daya manusia
Jepang memiliki Sumber daya manusia
yang memiliki spirit kerja yang tinggi dan berkualitas mampu menggerakan UMKM
pada taraf yang maju, hal ini disebabkan keterampilan dan pengetahuan yang
dimiliki oleh para pelaku UMKM di jepang. Adanya konsultan-konsultan yang
mendampingi, dan konsultan-konsultan ini telah mendapat rekomendasi dari
Departemen pemerintah atau ODA sehingga kapasitas konsultannya sudah terjamin.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
Adakah referensi dari informasi diatas? Untuk buku atau artikel nya? Terima kasih.
Posting Komentar